Namun, sosok gubernur yang beralih-alih partai dari PIB, Golkar, hingga Gerindra ini ternyata memiliki prestasi-prestasi yang jarang terekspos oleh media saat menjabat menjadi Gubernur DKI. Maka menarik apa yang diulas Erik Purnama Putra dalam tulisannya 'Membaca Pilgub DKI dan Mitos Prestasi Ahok' dalam republika, berikut adalah sedikit isinya:
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Kalau mengacu penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi yang diadakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) 2014, Pemprov DKI hanya menduduki peringkat ke-18 dengan nilai 58,57 atau mendapat predikat CC. Prestasi ini jauh dari Pemprov Jatim dan Yogyakarta yang berada di posisi 1 dan 2.
Dari data itu, bisa dinilai bahwa reformasi birokrasi dan transparansi yang selama ini digembar-gemborkan Ahok ternyata baru sebatas wacana. Ahok yang dikesankan berani membongkar mafia anggaran hanya sebatas lips service. Pun, dengan bongkar pasang birokrasi yang ditempuhnya belum membuahkan hasil menggembirakan. Ahok kalah telak dibandingkan Wali Kota Ridwan Kamil (Emil) yang menempatkan Bandung di posisi pertama tata kelola pemerintahan versi Kemenpan RB.
Serapan APBD DKI
Sekarang kita nilai kinerja Ahok dalam serapan APBD DKI versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada 2014, anggaran DKI sebesar Rp 72 triliun hanya terserap tak sampai 40 persen atau terendah sepanjang sejarah. Pun, dengan anggaran DKI tahun 2015 sebanyak Rp 73,08 triliun, hanya terserap sekitar 67 persen. Dengan nilai serapan rendah, hal itu membuat pembangunan yang seharusnya bisa melaju kencang malah terhambat.
Mungkin ada yang tetap memuji Ahok dengan prestasi itu, dengan berargumen Ahok sangat selektif untuk tidak menggunakan anggaran sesukanya. Hanya saja, perlu diingat, Presiden Jokowi pernah mengancam akan menjatuhkan sanksi bagi kepala daerah yang serapan anggarannya rendah. Bahkan pada awal 2016, Jokowi juga membanggakan realisasi penggunaan APBN 2015 pada posisi 91,2 persen atau lebih tinggi dari perkiraan pengamat soal serapan anggaran di kisaran 80 persen.
Sumber Waras
Pada masa pemerintahan Ahok ada sebuah prestasi yang mungkin bisa terbilang runyam. Prestasi itu adalah terkait kasus Rumah Sakit Sumber Waras menyebabkan potensi kerugian negara versi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 191 miliar dan izin reklamasi pulau di Pantai Utara Jakarta yang terlihat menguntungkan perusahaan properti tertentu. Dengan kasus ini, posisi Ahok pun seakan menjadi 'pesakitan' lantaran kasus ini ditangani oleh KPK.